ANALISIS KASUS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT DITINJAU DARI HUKUM PENDAFTARAN TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960 (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1723K/PDT/2010)

Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, untuk menciptakan kepastian hukum Pertanahan, Pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah. Atas tanah yang telah didaftarkan selanjutnya diberikan tanda bukti hak atas tanah, yang merupakan alat bukti yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Dalam pendaftaran tanah, girik yaitu tanda bukti pembayaran pajak atas tanah, bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, maka pemegang sertipikat atas tanah akan memiliki hak kebendaan yang lebih kuat. Sumber daya agraria atau sumber daya alam berupa permukaan bumi yang di sebut tanah, selain memberikan manfaat namun juga melahirkan masalah lintas sektoral yang mempunyai aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek politik aspek pertahanan dan keamanan, dan bahkan aspek hukum, sebagai sumber kekayaan alam yang terdapat di darat dapat di pahami apabila tanah di yakini sebagai wujud kongkrit dari salah satu modal dasar pembangunan Nasional. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui putusan Mahkamah Agung No.1723K/Pdt/2010 Terhadap Kekuatan Pembuktian Sertipikat Di Tinjau dari Hukum Pendaftaran Tanah Sesuai Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Bagaimana kekuatan pembuktian sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dan Bagaimana perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah terhadap pembatalan sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas, metode normative yang mana meneliti dari buku � buku dan undang- undang yang menyangkut pokok permasalahan ini. Berdasarkan Penelitian dapat diketahui bahwa Sertipikat tanah adalah dokumen formal yang memuat data yuridis dan data pisik yang dipergunakan sebagai tanda bukti dan alat pembuktian bagi seseorang atau badan hukum ( privat atau public ) atas suatu bidang tanah yang dikuasai atau dimiliki dengan suatu hak atas tanah tertentu. Sebaiknya ada kerjasama atau koordinasi yang baik antara aparat, seperti Kepala Desa atau Lurah maupun Camat setempat dengan instansi terkait yaitu Kantor Pertanahan setempat, agar informasi-informasi dan data-data yang ada mengenai tanah yang menjadi objek sengketa atau objek pendaftaran tanah tersebut dapat diketahui dengan jelas oleh pihak-pihak yang terkait Perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap aparat yang berwenang dalam kegiatan pendaftaran tanah dalam hal ini adalah Pejabat Kantor Pertanahan setempat, agar tidak ada lagi penyimpangan yang dilakukan pejabat-pejabat terkait dalam kegiatan pendaftaran tanah.

1.  UEU-Undergraduate-810-COVER.pdf - 33 KB
2.  UEU-Undergraduate-810-ABSTRAK.pdf - 41 KB
3.  UEU-Undergraduate-810-LEMBAR PERNYATAAN.pdf - 47 KB
4.  UEU-Undergraduate-810-LEMBAR PERSETUJUAN.pdf - 1236 KB
5.  UEU-Undergraduate-810-LEMBAR PENGESAHAN.pdf - 1517 KB
6.  UEU-Undergraduate-810-KATA PENGANTAR.pdf - 39 KB
7.  UEU-Undergraduate-810-DAFTAR ISI.pdf - 37 KB
8.  UEU-Undergraduate-810-DAFTAR PUSTAKA.pdf - 29 KB
9.  UEU-Undergraduate-810-BABI.pdf - 44 KB

• ANALISIS KASUS YURIDIS TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN SERTIPIKAT DITINJAU DARI HUKUM PENDAFTARAN TANAH SESUAI UNDANG-UNDANG POKOK AGRARIA NO 5 TAHUN 1960 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1723K/Pdt/2010)